Informasi dan Gaming: Pajak Penghasilan (PPH)

Pengertian Pajak Penghasilan

Jenis pajak subjektif yang wajib pajaknya melekat pada subjek yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan pajak lainnya.

Subjek Pajak

1. Orang pribadi

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

3. Badan

4. Bentuk UsahaTetap (BUT)

Objek Pajak

Obyek Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi/menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. Penggatian/imbalan berkenan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, uang pensiun/imbalan,

2. Haiah dari undian pekerjaan/kegiatan dan Pengghargaan,

3. Laba usaha,

4. Keuntungan penjualan/pengalihan harta,

5. Penerimaan kembali dalam pembiayaan pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,

6. Bunga termasuk premblum, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian.

Dasar Hukum

a) UU no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 28 tahun 2007.

b) UU no7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 36 tahun 2008.

c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 541/KMK.04/2000 sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

d) Peraturan Menteri Keuangan no PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penepatan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dan Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

e) Peraturan Direktur Jenderal Pajak no PER-31/PJ/2009

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur jenderal pajak no PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,Penyetoran,dan Pelaporan Pajak PenghasiLan pasal 21/26.

Aturan Pajak Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pengahasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi/perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak.besar PTKP adalah sebagai berikut :

a. Rp 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi

b. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin

c. Rp 24.300.000,00 untukseorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

Tarif Pajak Penghasilan

1. Tarif Pajak penghasilan wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut :

Lapian penghasilan kena pajak Tarif Pajak

a. Sampai dengan Rp 50.000.000 5%

b. Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15%

c. Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 25%

d. Di atas Rp 500.000.000 30%

2. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk usaha tetap adalah sebesar 25%.

150.000.000x 25% = Rp 219.181.500

Pph setahun Rp 251.681.500

2. Diketahuipenghasilan kena pajak Pak Raka pertahun Rp 400.000.000. Berapakah PPh terutang 1 tahun, jika ia punya 3 anak ?

Jawab

PKP 1 tahun Rp 400.000.000

PPh terutang 50.000.000 x 5% = Rp 2.500.000

200.000.000 x 15% = Rp 30.000.000

150.000.000 x 25% = Rp 37.500.000

Rp 70.000.000

3. PT “Makmur Jaya” memperoleh laba bersih 1 tahun Rp 350.000.000. Berapa PPh terutang, jika laba terjadi tahun 2014 ?

Jawab

Pajak penghasilan terutang

25% x 350.000.000 = Rp 87.500.000

Soal Pajak Penghasilan

1. Pak Reyhan pada tahun 2013 bekerja pada tahun 2013 pada perusahaan “PT Indo Jaya” memperole gaji sebulan Rp 15.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000.000. Pak Reyhan menikah dan memiliki 1 anak ?

Jawab

a. Gaji bruto perbulan Rp 15.000.000

b. Iuran pensiun Rp 200.000